Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta
JAKARTA,quickq官网进入 DISWAY.ID--Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat kerja nasional One Map Policy Summit pada Kamis 11 Juli 2024.
Rakor ini turut menghadirkan Badan Informasi Geospasial dan beberapa menteri-menteri Presiden Jokowi seperti menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, menteri LHK Siti Nurbaya hingga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
BACA JUGA:Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan Anak Buah di Lingkungan Kementerian Pertanian
BACA JUGA:Wakil Menteri Palestina Al-Ghussein Tewas dalam Serangan Udara Israel
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwasanya pelaksanaan kebijakan satu peta atau one map policy ini telah berjalan selama 8 tahun.
One map policy ini kata Airlangga telah mencakup empat kegiatan, yaitu kompilasi, data, integrasi dan singkronisasi, serta berbagai data informasi geospasial.
"Kebijakan ini juga telah telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 kementerian lembaga di 38 provinsi," katanya saat jumpa pers.
BACA JUGA:Kementerian PUPR Raih Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2023
BACA JUGA:Presiden Sambut Baik Family Office, Para Menteri Khawatir
Berbagai data dan informasi kata Airlangga dilakukan dengan geoportal kebijakan satu peta dan secara luas telah dimanfaatkan.
"Ini sangat diperlukan untuk perbaikan tata ruang dan penegasan batas administrasi provinsi dan kabupaten kota, tambahnya.
"Dan tentu sangat bermanfaat untuk OSS dalam perizinan usaha dan juga data ini penting untuk penentuan batas wilayah atau batas kedaulatan indonesia," lanjutnya.
Lebih lanjut kata disebutkan Airlangga, hal Ini juga diperlukan untuk perbaikan dari kualitas perizinan terutama penyelesaian tumpang tindih
"Kedepan tentu kebijakan ini akan dibuka ke publik, dan diharapkan masuarakat luas bisa akses, dan pemerintah berkomitmen selesaikan ketidaksesuaian, terutama untuk beri kepastian hukum dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan," tandasnya.
(责任编辑:综合)
- Wujudkan Asta Cita, PLN IP UBP Labuhan Angin Dukung Sekolah di Tapian Nauli
- 7 Rekomendasi Makanan agar Kuku Cepat Tumbuh dan Kuat
- Respons Santai Jokowi, Gibran, Bobby Dipecat PDIP: Ya Gak Apa
- Greater Bay Area, Liburan Seru di Hong Kong, Guangdong, dan Macao
- Soroti Tarif, Uni Eropa Ikuti Langkah Trump: Semua Opsi di Atas Meja
- Ekonom Prediksi PPN 12 Persen Bakal Berdampak Pada Penetapan UMP
- Marak Keluhan Turis Tak Ada Toilet di Pink Beach Labuan Bajo
- Diteror Sederet Ancaman Bom Palsu, Penerbangan India Terganggu
- Studi: Mendengarkan Musik Tertentu Membantu Mengurangi Rasa Sakit
- Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata di Kabinet Prabowo
- Komarudin Watubun: Penetapan Hasto Jadi Tersangka Bukti PDIP Mau Diawut
- Tiket KA Libur Nataru Ludes 672 Ribu Kursi, KAI Ungkap Puncak Arus Keberangkatan
- Anti Bosan! Begini Cara Sehat Makan Telur Selain Direbus
- Tips buat Orang Tua Cegah Anak Hilang di Tempat Wisata
- Meski Sudah Usung Anies, PKB Akui Dapat Tawaran Koalisi KIM untuk Pilkada Jakarta
- Jaksa Agung dan Menteri Imipas Bertemu, Bahas Rencana Transfer of Prisoner Sejumlah WNA
- Wabah E. coli di McDonald's, Satu Orang Meninggal Puluhan Sakit
- Partai Gerindra Terbuka Jika Jokowi Ingin Gabung, Muzani Sebut Kehormatan yang Amat Besar
- Menteri LH Jabarkan Dua Perusahaan yang Rusak Raja Ampat, Ternyata
- Disetujui DPR, 606 Ribu Guru Bakal Dapat Tunjangan Sertifikasi 2025