时间:2025-06-11 11:12:10 来源:网络整理 编辑:探索
JAKARTA, DISWAY.ID--Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat kerja nasional One M quickq苹果怎么下载
JAKARTA,quickq苹果怎么下载 DISWAY.ID--Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat kerja nasional One Map Policy Summit pada Kamis 11 Juli 2024.
Rakor ini turut menghadirkan Badan Informasi Geospasial dan beberapa menteri-menteri Presiden Jokowi seperti menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, menteri LHK Siti Nurbaya hingga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
BACA JUGA:Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan Anak Buah di Lingkungan Kementerian Pertanian
BACA JUGA:Wakil Menteri Palestina Al-Ghussein Tewas dalam Serangan Udara Israel
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwasanya pelaksanaan kebijakan satu peta atau one map policy ini telah berjalan selama 8 tahun.
One map policy ini kata Airlangga telah mencakup empat kegiatan, yaitu kompilasi, data, integrasi dan singkronisasi, serta berbagai data informasi geospasial.
"Kebijakan ini juga telah telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 kementerian lembaga di 38 provinsi," katanya saat jumpa pers.
BACA JUGA:Kementerian PUPR Raih Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2023
BACA JUGA:Presiden Sambut Baik Family Office, Para Menteri Khawatir
Berbagai data dan informasi kata Airlangga dilakukan dengan geoportal kebijakan satu peta dan secara luas telah dimanfaatkan.
"Ini sangat diperlukan untuk perbaikan tata ruang dan penegasan batas administrasi provinsi dan kabupaten kota, tambahnya.
"Dan tentu sangat bermanfaat untuk OSS dalam perizinan usaha dan juga data ini penting untuk penentuan batas wilayah atau batas kedaulatan indonesia," lanjutnya.
Lebih lanjut kata disebutkan Airlangga, hal Ini juga diperlukan untuk perbaikan dari kualitas perizinan terutama penyelesaian tumpang tindih
"Kedepan tentu kebijakan ini akan dibuka ke publik, dan diharapkan masuarakat luas bisa akses, dan pemerintah berkomitmen selesaikan ketidaksesuaian, terutama untuk beri kepastian hukum dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan," tandasnya.
KPK Dikabarkan Lakukan OTT, Kasusnya di sini...2025-06-11 11:03
Mobil Listrik Sepanjang Januari2025-06-11 10:52
Makanan yang Harus Dihindari Saat Makan Malam, Awas Bikin Begah2025-06-11 10:13
Daftar Tanggal Merah Februari 2025, Ada Libur Sekolah Awal Ramadan2025-06-11 10:12
Hari Ini AG Pacar Mario Dandy Jalani Sidang Tuntutan Kasus Penganiayaan David Ozora2025-06-11 09:59
Cara Aman Minum Kopi Pahit untuk Penderita Asam Lambung2025-06-11 09:03
Sri Mulyani: Gaji Ke2025-06-11 09:00
Hempaskan Lemak Perut Dengan Rutin Konsumsi 7 Minuman Ini2025-06-11 08:57
Jelang Pemilu 2024, Wamenag Minta Ormas Agama Jaga Persatuan dan Kesatuan2025-06-11 08:38
Presiden Jokowi Hadiri Sidang Tahunan DPR/MPR, Istri dan Wapres Turut Mendampingi2025-06-11 08:28
Alasan Menkumham Tolak KLB Deli Serdang Terungkap, Demokrat Beberkan Alasannya2025-06-11 10:54
Investor Wajib Lirik, RUPTL Baru PLN Tak Hanya Hijau tapi Padat Ketenagakerjaan2025-06-11 10:26
Terseret Kasus Rumah Tangga Virgoun dan Inara, Tenri Ajeng Anisa Diperiksa Pekan Ini2025-06-11 10:20
Proses Pemulihan, Kominfo Minta Google Suspen Sementara Akun YouTube DPR RI2025-06-11 10:13
51 Pegawai KPK Dipecat, Presiden Jokowi Diminta Turun Gunung2025-06-11 10:12
Daftar 10 Bandara Terbaik di Dunia Menurut Wisatawan, Tak Ada dari RI2025-06-11 10:09
Industri Otomotif Berperan Penting dan Strategis Topang Perekonomian Nasional2025-06-11 09:54
Pasar Modal Indonesia Jadi incaran Investor Asing, IHSG Jadi yang Paling Perkasa di Kawasan2025-06-11 09:50
Apakah Anak 15 Tahun Bisa Dipenjara ? Bagaimana Perlindungan Hukum, Berikut Penjelasannya2025-06-11 09:45
Dorong Sektor Pariwisata, AirAsia Buka Rute Medan–Phuket2025-06-11 09:44