您的当前位置:首页 > 综合 > Ahmad Sahroni Minta Polri Usut Tuntas Praktik Jual Beli Penerimaan Masuk Bintara 正文
时间:2025-06-11 15:27:10 来源:网络整理 编辑:综合
JAKARTA, DISWAY.ID-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam dugaan praktik jual beli pen quickq在线下载
JAKARTA,quickq在线下载 DISWAY.ID-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam dugaan praktik jual beli penerimaan Bintara di lingkungan Polda Jawa Tengah (Jateng).
Sahroni meminta Polri mendalami dan mengusut tuntas skema dan jaringan tersebut karena diduga praktik jual beli masuk Bintara berlangsung secara sistematis.
"Mohon ditelusuri lebih dalam terkait skema yang dimainkan para pelaku. Bagaimana pelaku bermain? Mengapa bisa para titipan sampai diloloskan? Mohon diusut tuntas,” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Parlementaria, Senin 6 Maret 2023.
BACA JUGA:5 Anggota Polda Jateng Diduga Minta Uang dalam Seleksi Bintara Polri 2022
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan Polri menyeriusi penanganan praktik jual beli masuk Bintara tersebut, jangan sampai calon anggota Polri adalah orang yang tidak berkompeten.
Padahal, Sahroni menilai Polri kini tengah berupaya menuju institusi hukum yang profesional namun hal itu sulit terwujud jika personilnya diisi hasil titipan.
"Sebab mereka sudah tidak kompeten sejak awal. Ibarat telah langgar aturan sejak hari pertama," ungkap dia.
BACA JUGA:Calon Bintara Gagal Tes Fahri Fadilah Ditawari Kuliah di Luar Negeri, Begini Tanggapannya
Sahroni berharap Polri diisi orang-orang yang memiliki jiwa dan semangat tulus karena merekalah yang akan membawa masa depan Polri jadi jauh lebih baik.
"Dengan begitu saya yakin Polri akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Sebab SDM-nya sudah dipastikan unggul dan berintegritas,” ujarnya.
Selain itu, Sahroni juga mengapresiasi kinerja Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri yang mengungkap praktik jual beli masuk bintara di Polda Jateng.
Namun, ia berpesan pengungkapan kasus itu jangan hanya berhenti pada penetapan lima tersangka. "Pertama-tama saya apresiasi kinerja Divisi Propam Polri yang tegas tangkap para oknum. Namun saya rasa potensi ini belum usai," pesannya.
Sebelumnya, Divisi Propam Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait jual beli penerimaan Bintara di lingkungan Polda Jawa Tengah.
Sebanyak 5 orang personel Polda Jateng yang berkaitan sebagai Panitia Seleksi (Pansel) dan uang miliaran rupiah sebagai barang bukti berhasil diamankan.
Istana Akui Belum Ada Pembahasan Secara Khusus Terkait Perpanjangan Usia Pensiun ASN2025-06-11 14:43
5 Lokasi Berburu Takjil Favorit di Jakarta Timur, Hati2025-06-11 14:13
MK Bentuk MKMK Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi2025-06-11 13:54
Marak Penipuan dan Calo Tiket, Pemerintah Perketat Pengawasan Konser Musik2025-06-11 13:35
Diperiksa KPK, Anies Beberkan Program Rumah DP 0 Rupiah2025-06-11 13:18
Investor Asing Serbu IKN, Dua Konsorsium Siap Bangun 41 Tower Rusun dengan Skema KPBU2025-06-11 13:13
Pramono Anung Rencanakan Blok M sebagai Hub Baru Jakarta, Bank DKI Beri Dukungan2025-06-11 13:07
Bukan Hanya Ibadah, Puasa Ternyata Bisa Bikin Panjang Umur2025-06-11 13:04
Antisipasi Penjarahan, Polri Sebar Personel Jaga Rumah Korban Kebakaran Depo Plumpang2025-06-11 12:58
7 Manfaat Menakjubkan Air Kayu Manis, Minuman Ajaib untuk Tubuh2025-06-11 12:53
Angka Penjualan Naik, Tapi Industri Otomotif Thailand Justru Khawatir2025-06-11 14:42
FOTO: Gaya Futuristik Koleksi Louis Vuitton di Paris Fashion Week2025-06-11 14:42
Tanah Abang 'Semrawut', Jokowi Enggan Ajak Tamu ke Kawasan Itu?2025-06-11 14:40
Rekomendasi Buah untuk Buka Puasa, Bikin Tubuh Segar dan Sehat2025-06-11 14:21
Istana Akui Belum Ada Pembahasan Secara Khusus Terkait Perpanjangan Usia Pensiun ASN2025-06-11 14:14
KPK Segel Ruang Kerja Wali Kota Blitar2025-06-11 13:11
Minuman Ini Tak Boleh Dikonsumsi saat Buka Puasa, Kopi Masuk Enggak?2025-06-11 13:05
Kapan Malam Nuzulul Qur'an 2025?2025-06-11 13:01
Formula E Tak Perlu Pawang Hujan, Kata Gembong PDIP: Kalau Pak Anies Mau, Ya...2025-06-11 12:51
Laporan Dugaan Nepotisme Jokowi Hingga Ketua MK Segera Diperiksa KPK2025-06-11 12:46