Pemerintah Bangun 47 Ribu KM Transmisi Listrik, Dorong EBT dan Serap 800 Ribu Tenaga Kerja

Warta Ekonomi,quickq app 下载 Jakarta -

Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan sepanjang 47.758 kilometer sirkuit (kms) dalam sepuluh tahun mendatang untuk memperluas akses listrik hingga wilayah terpencil. Langkah ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PT PLN (Persero).

Pembangunan ini difokuskan untuk menghubungkan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) ke gardu induk, sebelum akhirnya disalurkan melalui jaringan distribusi ke pelanggan akhir. Pemerintah menilai keberadaan transmisi menjadi krusial untuk mendukung pencapaian bauran energi terbarukan nasional yang hingga kini belum optimal.

"Untuk bisa menghubungkan energi baru terbarukan ini kita harus punya jaringan. Kita harusnya target (EBT) 23%, sekarang baru 15–16%. Kita semua sudah programkan EBT, tetapi ternyata tidak ada jaringannya. Ini yang membuat masalah besar," ujar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers RUPTL PT PLN di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Baca Juga: Investasi Rp50 Triliun, PLN Siap Terangi 780 Ribu Rumah Tangga Lewat Program Lisdes 2025–2029

Berdasarkan peta pembangunan, regional Jawa, Madura, dan Bali menjadi wilayah dengan target transmisi terpanjang, yakni 13.900 kms. Diikuti Sumatera 11.200 kms, Kalimantan 9.800 kms, Sulawesi 9.000 kms, serta kawasan Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sepanjang 3.900 kms. Seluruh proyek ini juga mencakup pembangunan gardu induk sebesar 107.950 mega volt ampere (MVA) di seluruh Indonesia.

Pembangunan sistem transmisi dan gardu induk ini diproyeksikan menciptakan peluang investasi hingga Rp565,3 triliun dan membuka lapangan kerja bagi 881.132 tenaga kerja di sektor manufaktur, konstruksi, operasi, pemeliharaan, serta distribusi energi.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Kendaraan Listrik Bisa Terjual 100.000 Unit hingga Akhir Tahun ini

Untuk mengoptimalkan dampak ekonomi dalam negeri, pemerintah mendorong penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang maksimal guna menekan ketergantungan pada impor.

"Ini saya harapkan tidak ada impor ya. Dimaksimalkan semua industri dalam negeri. Karena ini investasinya sekitar Rp400–500 triliun hanya untuk transmisi sama gardu induk. Ini opportunitybagus. Supaya kita mengamankan TKDN kita. Jangan pasar besar dikasih untuk luar negeri, harus dalam negeri," tegas Bahlil.