Keberadaan BuzzerRp dianggap lebih banyak mudharatnya serta keberadaannya merusak ruang digital. Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto yang setuju dengan ajakan senior ekonom, Rizal Ramli (RR) karena buzzerRp merupakan sampah demokrasi.

"Keberadaan penggaung atau BuzzerRp lebih banyak mudharatnya, keberadaan mereka merusak ruang digital, mendistorsi ruang demokrasi dan merusak kohesifitas kebangsaan," ujar Satyo dikutip dari RMOL, Rabu (16/6).

Apalagi kata Satyo, dalam beberapa peristiwa politik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, segelintir BuzzerRp memanfaatkan ruang digital untuk melakukan desepsi atau tindakan penyusupan.

Bahkan bacaan Satyo BuzzerRP difungsikan untuk alat pembunuhan karakter, menyebarkan hoax hingga menebar kebencian. Analisa Satyo, apa yang telah dikerjakan BuzzerRP tidaklah gratis.

Menurut pandangan Satyo, sampai saat ini BuzzerRP terkesan kebal hukum. Sebabnya cabang kekuasaan saat ini kerap menjadi operator BuzzerRP.

"Namanya juga BuzzeRP tentu tidak lah gratis. Berbagai upaya telah ditempuh untuk meredakan gerak BuzzerRp yang destruktif, namun kadang keadilan hukum tidak sanggup menjangkau mereka akibat hukum tidak independen," pungkas Satyo. (RMOL)