您的当前位置:首页 > 时尚 > Audiensi dengan DPR RI, Koalisi Masyarakat Sipil Berikan Catatan Kritis Berkaitan RUU TNI 正文
时间:2025-06-11 16:35:15 来源:网络整理 编辑:时尚
JAKARTA, DISWAY.ID- Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid membeberkan hasi quickq一年多少钱
JAKARTA,quickq一年多少钱 DISWAY.ID- Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid membeberkan hasil audiensi Koalisi Masyarakat Sipil dengan Komisi I DPR RI.
Ia menjelaskan dalam pertemuan itu, pihaknya memberikan sejumlah catatan kritis berkaitan dengan RUU TNI.
BACA JUGA:Koalisi Masyarakat Sipil Diterima Komisi I DPR Bahas Revisi UU TNI, Rapat Digelar Tertutup
BACA JUGA:Polda Metro Terima Laporan Aksi Koalisi Masyarakat Sipil saat Rapat Tertutup RUU TNI di Hotel Fairmont
"Jadi hari ini kami tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan ditambah jumlah organisasi lainnya dan juga para tokoh termasuk perorangan bersama-sama menemui pimpinan DPR RI untuk menyampaikan catatan catatan kritis kami terhadap naskah rancangan undang-undang TNI," kata Usman di Kompleks Parlemen, Selasa, 18 Maret 2025.
Usman merinci sejumlah catatan itu adalah memastikan fungsi TNI tetap berada di jalur pertahanan.
"TNI tetap kembangkan sebagai tentara yang modern dan profesional dan yang terpenting tentara tetap berada dalam kontrol supremasi sipil," lanjutnya.
Selain itu, dia juga meminta agar pasal-pasal yang direvisi harus tetap memastikan supremasi sipil.
Ia pun menyinggung soal jabatan sipil yang dapat diisi oleh TNI. Dia mencontohkan TNI yang mengurus penanganan narkotika atau penanganan cyber.
BACA JUGA:Masyarakat Sipil Nilai Hak Leniensi Kejaksaan Tak Jelas, Rentan Penyelewengan
BACA JUGA:TOK! DPR Tetap Sepakat Bawa RUU TNI ke Rapat Paripurna Meski Tuai Polemik
"Misalnya yang pertama mengenai jabatan-jabatan sipil, jabatan sipil begitu aktif kami mempersoalkan apabila ada TNI aktif yang duduk di luar urusan pertahanan, misalnya di urusan penanganan narkotika atau penanganan cyber, tapi tanpa ada keterangan pertahanan cyber, demikian pula dalam kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami juga kami menyampaikan pentingnya rule of engagement atau mekanisme pertanggung jawaban bagi operasi militer selain perang," tutur dia.
"Mengenai bagaimana kontrol supremasi sipil tapi agak dalam konteks pengerahan militer untuk operasi militer khususnya selain perang. Dan juga tadi Bu Halida Hatta menegaskan pentingnya mengingat kembali pandangan proklamator, satu proklamator kita Muhammad Hatta tentang reorganisasi dan rerasionalisasi organisasi angkatan perang khususnya angkatan perang, dan saya lihat juga tadi menekankan pentingnya negara kita jadi negara hukum tidak menjadi negara kekuasaan," sambungnya.
Jelang Pemilu 2024, Wamenag Minta Ormas Agama Jaga Persatuan dan Kesatuan2025-06-11 16:32
它从香港的街头消失,却永远留在了艺术家的作品里2025-06-11 16:14
PSBB Total, Bakal Ada Aturan Ketat Soal SIKM?2025-06-11 16:10
MAMPU: Saatnya Perempuan Maju Berperan dan Memimpin2025-06-11 15:42
Anies Baswedan Ajak Warga DKI Matikan Lampu Sejam pada 2 Juli Malam2025-06-11 15:36
Bantah Aparat Tembak Warga Papua, Wiranto Justru Larang Pakai Peluru Tajam2025-06-11 15:35
Kehadiran Prabowo di May Day 2025 Sangat Ditunggu, Buruh Siapkan 11 Tuntutan untuk Presiden!2025-06-11 15:31
2025年世界建筑学排名榜单!2025-06-11 14:40
Kapolri Ingatkan Jajarannya Agar Siap Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran 20232025-06-11 14:12
Cak Imin Bicara Tentang Kabinet, Bantah Isu Reshuffle di Acara Halal Bihalal2025-06-11 14:10
Berdekatan dengan Formula E, Ketum PBSI Sebut Indonesia Master dan Open Tetap Ramai: Ternyata...2025-06-11 16:03
Dari Bekasi ke Tokyo, UMKM Diary Unggul Lewat Strategi Digital2025-06-11 16:03
Pria AS Tertular Flu Burung dari Sapi Perah2025-06-11 15:48
Jokowi Sudah Kirim Surat 10 Capim KPK ke DPR2025-06-11 15:38
TNI Pastikan Foto Diduga Pilot Susi Air Pegang Bintang Kejora Hoaks2025-06-11 15:10
Terkesima Jejak2025-06-11 14:34
Golkar Gak Setuju PSBB Anies Baswedan, Alasannya...2025-06-11 14:30
5 Jenis Makanan yang Harus Dihindari Penderita Asam Urat saat Puasa2025-06-11 14:21
Yusril Ihza Menduga Pengadilan Tinggi Tak Akan Mengabulkan Putusan PN Jakarta Pusat2025-06-11 13:56
2025全球建筑学排名TOP8院校2025-06-11 13:56