您的当前位置:首页 > 知识 > Menteri KLH Beri Instruksi Syarat dapat PROPER, Pengusaha Sawit Wajib Gabung GAPKI 正文
时间:2025-06-11 16:33:28 来源:网络整理 编辑:知识
Warta Ekonomi, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan berupaya memastikan pelaku industri quickq官网2021
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan berupaya memastikan pelaku industri sawit tunduk pada standar operasional yang tinggi, transparan, dan sejalan dengan praktik-praktik berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah melihat hal tersebut pada anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sehingga besar kemungkinan perusahaan meraih apresiasi dari pemerintah.
Hanif menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh pengusaha sawit di Indonesia akan bergabung menjadi anggota GAPKI. Menurutnya, dengan begitu upaya penegakkan standar keberlanjutan melalui instrumen PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) akan lebih terstruktur dan massif.
Baca Juga: Harga Sawit Petani Plasma di Riau Ditetapkan Rp3.387/kg, Swadaya Rp3.328,05/kg
“Ke depan, kami akan mendorong agar setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota GAPKI. Karena untuk bisa mendapatkan proper hijau, salah satu syaratnya adalah tergabung dalam GAPKI. Ini penting untuk memastikan seluruh pelaku industri (kelapa sawit) tunduk pada standar operasional yang tinggi, transparan, dan berkelanjutan,” tegas Hanif, Selasa (20/5).
Adapun instruksi tersebut muncul setelah Menteri LH meninjau perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Gapki dalam menghadapi musim kemarau serta mencegah kebakaran lahan.
Hanif, yang dalam dua pekan terakhir gencar turun ke lapangan untuk memastikan sarana dan prasarana perusahaan, menyaksikan kemitraan antara GAPKI dengan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya menghasilkan kerja nyata.
Oleh sebab itu, dia berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat, terlebih di provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Riau dan Kalimantan Barat. Menurutnya, kesiapan di tingkat daerah sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan karhutla secara nasional, mengingat kondisi geografis dan sebaran lahan yang begitu luas.
Baca Juga: B50 Siap Jalan Tahun Depan, Pemerintah Pastikan Tak Perlu Tambah Lahan Sawit
“Oleh karenanya, menjadi penting untuk merekatkan hubungan yang sangat dinamis terutama dengan GAPKI dan seluruh stakeholder terkait,” tegas Hanif dalam agenda Konsolidasi Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Karhutla.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gapki M. Hadi Sugeng menyatakan seluruh perusahaan yang menjadi anggota berkomitmen untuk menjalankan langkah-langkah konkret dalam menghadapi musim kemarau dan mitigasi Karhutla, termasuk di wilayah Kalimantan Barat.
Sebanyak 752 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI, lanjutnya, telah diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan seluruh sumber daya, personil dan peralatan agar selalu kondisi siap siaga.
Selain itu, GAPKI juga melibatkan masyarakat sekitar dalam upaya pencegahan, karena percaya pengelolaan risiko kebakaran tidak bisa dilakukan sendiri. Pencegahan Karhutla lainnya, yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta memetakan area rawan titik api dan memastikan tersedianya sumber air di area tersebut.
“Kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan atau sustainability menjadi komitmen jangka panjang GAPKI, yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga perlindungan lingkungan dan sosial di sekitar area operasional,” tegasnya.
Sebagai informasi, KLH baru saja meninjau kesiapan perusahaan anggota GAPKI di Kalimantan Barat dalam menghadapi risiko kebakaran lahan. Kendati dijuluki sebagai provinsi Seribu Sungai, Kalimantan Barat merupakan wilayah dengan jumlah titik panas (fire spot) terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 57 titik.
Baca Juga: Riau Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla, KLHK Libatkan GAPKI dan Perusahaan Sawit
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison menyampaikan bahwa provinsi Kalimantan Barat memiliki total luas wilayah perkebunan mencapai 14,7 juta hektar dengan luas Kawasan hutan mencapai 8,32 juta ha serta memiliki ekosistem gambut terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Riau, dan Kalimantan Tengah yang mencapai 2,67 juta ha.
“Dengan karakteristik wilayah seperti ini, Kalimantan Barat memang masuk dalam kategori rawan Karhutla. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu kami dorong keterlibatan aktif dari stakeholder dan juga masyarakat melalui kelompok seperti Desa Mandiri Peduli Gambut, Masyarakat Peduli Api, hingga Kelompok Tani Peduli Api,” ujar Harrison.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah melakukan berbagai langkah antisipasi seperti modifikasi cuaca dan memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan TNI/Polri, BPBD, BMKG, dan pelaku usaha.
Penumpang Pesawat Wajib Tau, Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik 2023 Usai PPKM Dicabut2025-06-11 16:31
Bagaimana Cara Memilih Anggur Shine Muscat yang Tepat?2025-06-11 16:16
Aduh! Mahasiswa Bakal Terlantar Nih, Dosen ASN Ancam Mogok Ngajar Jika Tukin Belum Dibayar2025-06-11 16:09
2.000 Warga Telepon Pemprov DKI, Takut Positif Corona, Eh Gak Tahunya Cuma Flu2025-06-11 16:07
KPMH Minta Komisi Yudisial Tindak 6 Hakim yang Dilaporkan, Sudah 3 Minggu Tak Ada Tindakan2025-06-11 15:57
Anggota DPR Sebut Banyak Peluang Jika Program Makan Bergizi Gratis Diberlakukan di Papua2025-06-11 15:41
Polemik LPG 3 Kg, Politisi PDIP Sebut Harus Fokus pada Pengoplosan, Bukan Warung Kecil2025-06-11 15:32
7 Manfaat Teh Hitam Pahit Tanpa Gula, Ampuh Cegah Banyak Penyakit2025-06-11 15:18
Cara China Merayu Pelaku Industri Bergeser ke Truk Listrik, Dibuat Dulu Ekosistem Tukar Baterai2025-06-11 14:39
Anggaran 2025 untuk Proyek IKN Diblokir Prabowo, Terancam Mangkrak?2025-06-11 14:07
Meski Dipanggil KPK, Anies Tetap Jalan Terus untuk Pilpres 20242025-06-11 16:02
Pasien Stroke Kian Muda, Dokter Sebut Ada yang Usia 6 Tahun2025-06-11 15:33
Checkout Lebih Aman, Visa Dorong Pengembangan E2025-06-11 15:20
KPK: LHKPN Raffi Ahmad Bakal Diumumkan Kamis atau Jumat2025-06-11 14:26
Cara Input NIK KTP di BPJS Ketenagakerjaan Cek Penerima BSU, Cair 600 Ribu2025-06-11 14:25
Pemkab Kediri Harap Pimpinan Definitif DPRD Segera Susun RAPBD 20252025-06-11 14:02
Sah! HPP Jagung Kini Resmi Menjadi Rp 5.5002025-06-11 13:59
Film 'The Dark House', Ketika Horor Bukan Lagi Tentang Hantu Melainkan Hilangnya Jati Diri2025-06-11 13:56
Tutup Holywings, Anies Baswedan Malah Dibilang Cuma Pencitraan: Dia Itu Dekat dengan Alumni 212...2025-06-11 13:50
Pesawat Punya Ruang 'Rahasia', Gunanya untuk Pramugari dan Pilot Tidur2025-06-11 13:47