时间:2025-06-11 18:41:34 来源:网络整理 编辑:热点
JAKARTA, DISWAY.ID --Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meresmikan revisi Undang-Undang Tentara quickq稳定版官网入口
JAKARTA,quickq稳定版官网入口 DISWAY.ID --Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meresmikan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis 20 Maret 2025, tidak ayal telah menjadi perdebatan panjang di kalangan publik.
Selain itu, tidak sedikit yang mengkhawatirkan dampak dari pengesahan revisi UU TNI ini kepada kondisi perekonomian di Indonesia.
Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, perluasan peran ini berpotensi memengaruhi sektor strategis yang dikelola BUMN, seperti energi, logistik, dan telekomunikasi.
BACA JUGA:DPR Terburu-buru Sahkan Revisi UU TNI, Amnesty International Khawatir Kembalinya Dwifungsi Militer
BACA JUGA:KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi LPEI, Kerugian Negara Capai Rp11,7 Triliun
"Investor luar maupun domestik mungkin mempertanyakan dua hal. Pertama, sejauh mana intervensi militer akan mengubah tata kelola BUMN, dan apakah keberadaan TNI dalam lembaga sipil akan menciptakan ketidakpastian regulasi atau risiko geopolitik," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Kamis 20 Maret 2025.
Di sisi lain, Achmad menambahkan, dominasi militer dalam lembaga sipil berisiko memicu sentimen "kekerasan" yang dikhawatirkan mengaburkan prinsip transparansi dan kompetisi usaha.
"Investor mungkin ragu jika kebijakan BUMN dianggap terlalu bias pada agenda keamanan, alih-alih efisiensi bisnis," ucap Achmad.
Selain itu, penambahan tugas TNI dalam penanggulangan siber, bencana, dan perlindungan WNI di luar negeri (Pasal 7 Ayat 15-16) turut memengaruhi alokasi anggaran.
Jika anggaran pertahanan tidak cukup fleksibel, penambahan tugas ini bisa menggeser pos-pos lain yang vital bagi pemulihan ekonomi, seperti infrastruktur atau subsidi energi.
BACA JUGA:Komdigi Prediksi Trafik Jaringan Seluler Naik hingga 20% saat Libur Lebaran
BACA JUGA:Kemkomdigi Hentikan Layanan Internet dan Penyiaran Selama 24 Jam saat Hari Nyepi di Bali
"Operasi siber, misalnya, membutuhkan investasi besar di teknologi dan pelatihan SDM," ujar Achmad.
Menurut Achmad, revisi UU TNI tidak bisa dilihat sebagai kebijakan yang terisolasi.
LKC Dompet Dhuafa bersama Wakil Bupati Garut Bahas Program Bidan untuk Negeri2025-06-11 18:41
Wang Chuanfu, Kisah Sarjana Kimia yang Sukses Wujudkan Impiannya Menjadi Build Your Dream (BYD)2025-06-11 18:27
Soal Polemik Kali Mampang, Orang PDIP Kembali 'Seruduk' Anies Baswedan: Buat Bersihkan Nama?2025-06-11 18:12
Wagub DKI Ungkap Nasib Jakarta Usai IKN Pindah, Akan Jadi Kota...2025-06-11 18:02
Usulan Pahlawan Nasional 2025: Soeharto, Gus Dur, dan Sederet Nama Baru Masuk Daftar2025-06-11 17:58
KPU Ungkap Bakal Ada Pemantau Asing Pada Pemilu 2024 Mendatang2025-06-11 17:20
Tuntut Heru Budi Pakai PP 78 Naikkan Upah 13 Persen, Buruh Singgung Kebijakan Anies soal UMP DKI2025-06-11 16:20
Bobby Kucing Prabowo, dari Kertanegara ke Istana Negara2025-06-11 16:17
Pejabat Korupsi di Tengah Pandemi, ICW Geleng2025-06-11 16:11
Polda Jateng Bongkar Penipuan Arisan Online Beromzet Rp4 Miliar2025-06-11 15:56
Pemprov Jabar: 272 Siswa Nakal Telah Dikirim ke Barak Militer2025-06-11 18:20
Habib Kribo Tinggal Tunggu Waktu Nyusul Ferdinand Hutahaean?2025-06-11 18:08
7 Hal yang Tidak Boleh Dilakukan saat Ingin Usir Perut Buncit2025-06-11 17:38
Dewi Perssik Kurang Enak Badan, Mediasi dengan Haters Ditunda2025-06-11 16:59
KPMH Minta Komisi Yudisial Tindak 6 Hakim yang Dilaporkan, Sudah 3 Minggu Tak Ada Tindakan2025-06-11 16:55
Cecar ART Ferdy Sambo soal Punya Akses Lihat CCTV, JPU: Kalau Bu Putri Lagi Ngapa2025-06-11 16:49
Suka Buang Sampah di Kali? Siap2025-06-11 16:29
Viral Istilah 'Silent Majority' Usai Hasil Quick Count, Apa Artinya?2025-06-11 16:29
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Manado Bertambah Jadi 5 Orang2025-06-11 16:28
Ribuan Peserta Meriahkan MAG Run 2024: Perkuat Komunitas Olahraga2025-06-11 16:10